KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 197 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabuparen Daerah Tingkal II Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3685J sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Nomor S-61/MK.7/2008 tanggal 31 Maret 2008;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:
KESATU	:	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan alasan, karena :
1. 	Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemasangan pipa saluran, pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
2. 	Jalan keluar masuk perusahaan/industri tidak termasuk obyek retribusi karena jalan tersebut bukan merupakan kekayaan daerah tetapi merupakan fasilitas umum.
KEDUA	:	Agar Bupati Bojonegoro menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei  2008
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MARDIYANTO

Tembusan :
1.	Presiden Republik Indonesia;
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia;
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Gubernur Jawa Timur;
7.	Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.