PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.	bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan berkaitan dengan Pejabat Pengelola Kieuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 
b.	bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan berkaitan dengan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen pada seluruh Satuan Kerja; 
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) 
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1.26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816); 
9.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418); 
10.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, diubah sebagai berikut: 

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 11, dan angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat pada Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan.
2.	Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pada Satuan Kerja yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 
3.	Pejabat Penguji Tagihan/Penerbit SPM adalah pejabat pada Satuan Kerja yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menandatangani surat perintah membayar. 
4.	Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Satuan Kerja.
2.	Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1)	Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan Pejabat KPA dan/atau Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara, pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Khusus. 
(2)	Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan Pejabat KPA dan/atau Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara, pada SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan berdasarkan usulan dari Gubernur /Bupati/Walikota. 
(3)	Penetapan Pejabat KPA dan/atau Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masingmasing Kepala Satuan Kerja Pusat Pembina Tugas Pembantuan. 
(4)	Gubernur menetapkan Pejabat KPA dan/atau Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara pada SKPD Pelaksana Dekonsentrasi. 

3. 	Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3
Kepala Satuan Kerja menetapkan: 
a.	Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen; 
b.	Pejabat yang Melakukan Pengujian Tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM; dan
c.	Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara. 

4.	Ketentuan Pasal 6 butir e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
KPA pada Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1.) meliputi: 
e. 	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN untuk Satuan Kerja IPDN; dan 

 5. Ketentuan Pasal 7 butir e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7
Pejabat yang bertugas melakukan Pemungutan Penerimaan Negara pada Satuan Kerja Pusat dan Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1.) meliputi: 
e. 	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN untuk Satuan Kerja IPDN; dan

6. 	Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8
(1)	Pejabat yang melakukan tindakan yang mengaktbatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a.	Kepala Biro/Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal; 
b.	Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal; 
c.	Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal; 
d.	Sekretaris Badan dan Kepala Pusat untuk Satuan Kerja Badan; 
e.	Kepala Biro untuk Satuan Kerja IPDN; 
f.	Kepala Pusat Diklat Depdagri Regional, untuk Satuan Kerja Diklat Regional; dan 
g.	Kepala Balai/Balai Besar PMD untuk Satuan Kerja Balai/Balai Besar PMD. 

(2)	Selain pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah pejabat/staf lain yang memenuhi syarat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam satu unit pengelola kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja Khusus.
(3)	Penambahan pejabat/staf lain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan: 
a.	besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola; 
b.	sumber pendanaan; dan/atau 
c.	lokasi kegiatan.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9
Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran pada Satuan Kerja Pusat, Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: 
a.	Kepala Bagian Keuangan masing-masing Satuan Kerja; 
b.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan untuk Satuan Kerja Inspektorat Jenderal; 
c.	Kepala Bagian Tata Usaha untuk Satuan Kerja Pusat Diklat Regional dan Balai Besar PMD; dan 
d.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai PMD untuk Satuan Kerja Balai PMD. 

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO