PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  32  TAHUN  2009    
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
3.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3859);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4496);
6.	Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun  2008;
7.	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun  2008;
8.	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, dengan membentuk Lembaga Bimbingan dan Konseling , perubahan IPDN Kampus di Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1)	Organisasi IPDN  terdiri dari:
a.	Dewan Penyantun;
b.	Rektor dan Wakil Rektor;
c.	Pembantu Rektor;
d.	Senat Institut;
e.	Fakultas:
1)	Fakultas Politik Pemerintahan; dan
2)	Fakultas Manajemen Pemerintahan.
f.	  Program Pascasarjana;
g.	Lembaga:
1)	Lembaga Penelitian; dan
2)	Lembaga Pengabdian Masyarakat.
h.	Biro-Biro:
1)	Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan kerja sama;
2)	Biro Administrasi Umum dan Keuangan; dan
3)	Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan.
i.	Unit Pelaksana Teknis; dan
j.	IPDN Kampus di Daerah.
		
2.	Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 diubah, dan ditambah Pasal 25 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23
(1)	Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program dan evaluasi, pengasuhan serta administrasi umum fakultas.
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan program akademika dan evaluasi; 
b.	pelaksanaan pengasuhan; dan
c.	pelaksanaan administrasi umum

Pasal 24
Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a.	Subbagian Program dan Evaluasi;
b.	Subbagian Pengasuhan; dan
c.	Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 25
(1)	Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan evaluasi akademik.
(2)	Subbagian Pengasuhan mempunyai tugas melakukan pengasuhan praja. 
(3)	Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan administrasi umum pada fakultas. 

Pasal 25A
(1)	Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dibantu oleh 18 (delapan belas) Pengasuh sebagai Kepala Satuan.
(2)	Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada masing-masing Fakultas sesuai dengan rasio jumlah praja.
(3)	Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dapat dibantu oleh 5 (lima) anggota satuan. 

3.	Ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41
Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi akademik, perencanaan, kerjasama dan pelatihan.

Pasal 42
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
a.	pelaksanaan administrasi pengajaran dan pelatihan;
b.	pelaksanaan perencanaan; 
c.	pelaksanaan kerjasama; dan
d.	pelaksanaan pelatihan.

Pasal 43
Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama terdiri atas:
a.	Bagian Akademik;
b.	Bagian Perencanaan;
c.	Bagian Kerjasama; dan
d.	Bagian Administrasi Pelatihan.

Pasal 44
Bagian Akademik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pengajaran dan pengembangan serta evaluasi akademik.

Pasal 45
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Bagian Akademik menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pengajaran;
b.	pelaksanaan proses pengajaran; dan
c.	pelaksanaan evaluasi dan pengembangan.

Pasal 46
Bagian Akademik terdiri atas:
a.	Subbagian Pengajaran; dan
b.	Subbagian Evaluasi dan Pengembangan.

Pasal 47
(1)	Subbagian Pengajaran mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan dan urusan pelaksanaan proses pengajaran.
(2)	Subbagian Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi dan pengembangan akademik.

4.	Ketentuan Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan penyiapan program kerjasama; dan
b.	pelaksanaan penyiapan kerja sama pendidikan.

Pasal 54
Bagian Kerjasama terdiri atas:
a.	Subbagian Program Kerjasama; dan
b.	Subbagian Kerjasama Pendidikan.

Pasal 55
(1)	Subbagian Program Kerjasama  mempunyai tugas urusan penyiapan program kerja sama.
(2)	Subbagian Kerjasama Pendidikan mempunyai tugas urusan pelaksanaan kerjasama pendidikan.

5.	Diantara Pasal 55 dan 56 disisipkan Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C dan Pasal 55D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A
Bagian Administrasi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengembangan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 55B
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55A, Bagian Administrasi Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan program pengembangan; dan
b.	pelaksanaan evaluasi.

Pasal 55C
Bagian Administrasi Pelatihan terdiri atas:
a.	Subbagian Pengembangan; dan
b.	Subbagian Evaluasi.

Pasal 55D
(1)	Subbagian Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program pengembangan pelatihan.
(2)	Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan menyiapkan laporan penyelenggaraan administrasi pelatihan.

6.	Ketentuan Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57
Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan humas protokol.

Pasal 58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelengarakan fungsi:
a.	pelaksanaan administrasi kepegawaian;
b.	pelaksanaan administrasi keuangan; 
c.	pelaksanaan urusan umum; dan
d.	pelaksanaan urusan humas dan protokol.

Pasal 59
Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
a.	Bagian Kepegawaian;
b.	Bagian Keuangan; 
c.	Bagian Umum; dan
d.	Bagian Humas dan Protokol.

7.	Ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan rencana anggaran;
b.	pelaksanaan anggaran; dan
c.	pelaksanaan verifikasi dan pelaporan anggaran.

Pasal 66
Bagian Keuangan terdiri dari:
a.	Subbagian Perencanaan Anggaran;
b.	Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan
c.	Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Anggaran.

Pasal 67
(1)	Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran.
(2)	Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas urusan pengelolaan pelaksanaan anggaran.
(3)	Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Anggaran mempunyai tugas urusan verifikasi, pengujian dan pelaporan akuntansi anggaran.

8.	Diantara Pasal 67 dan Pasal 68, disisipkan Pasal 67A, dan Ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan angkutan, tata usaha, rumah tangga, menza dan laundry serta keamanan dalam.
 
Pasal 68
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67A, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan urusan perlengkapan dan angkutan;
b.	pelaksanan urusan tata usaha dan rumah tangga;
c.	pelaksanaan urusan menza dan laundry; dan
d.	pelaksanaan urusan keamanan dalam.

Pasal 69
Bagian Umum terdiri dari:
a.	Subbagian Perlengkapan dan Angkutan;
b.	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
c.	Subbagian Menza dan Laundry; dan
d.	Subbagian Keamanan Dalam.

Pasal 70
(1)	Subbagian Perlengkapan dan angkutan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perlengkapan dan pengelolaan angkutan.
(2)	Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas urusan tata usaha dan rumah tangga.
(3)	Subbagian Menza dan Laundry mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan menza dan laundry.
(4)	Subbagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam.

9.	Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan Pasal 70A, Pasal 70B, Pasal 70C dan Pasal 70D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A
Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan humas dan protokol.

Pasal 70B
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 70A, Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan urusan humas dan publikasi; dan
b.	pelaksanaan urusan protokol.

Pasal 70C
Bagian Humas dan Protokol terdiri atas:
a.	Subbagian Humas; dan
b.	Subbagian Protokol.

Pasal 70D
(1)	Subbagian Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan humas dan publikasi.
(2)	Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan protokol.

10.	Ketentuan Pasal 74, Pasal 79, Pasal 80 Pasal 81 dan pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74
Biro Administrasi Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni membawahkan:
a.	Bagian Administrasi Keprajaan/Kemahasiswaan dan Alumni;
b.	Bagian Administrasi Pengasuhan; dan
c.	Bagian Ekstrakurikuler.

Pasal 79
Bagian Administrasi Pengasuhan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan bimbingan, pengawasan, dan disiplin praja.
 
Pasal 80
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Bagian Administrasi Pengasuhan menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan urusan bimbingan dan pengawasan; dan
b.	pelaksanan urusan pembinaan disiplin.

Pasal 81
Bagian Administrasi Pengasuhan terdiri atas:
a.	Subbagian Bimbingan dan Pengawasan; dan
b.	Subbagian Pembinaan Disiplin.

Pasal 82
(1)	Subbagian Bimbingan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pengawasan.
(2)	Subbagian Pembinaan Disiplin mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pembinaan disiplin praja dan mahasiswa.

11.	Ketentuan Pasal 83 dihapus.

12.	Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88
(1)	Unit pelaksana teknis merupakan unsur penunjang IPDN, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit dan/atau Kepala Pusat dan/atau Ketua Komisi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
(2)	Unit-unit terdiri atas:
a.	Unit Perpustakaan;
b.	Unit Laboratorium Komputer dan Laboratorium Bahasa;
c.	Unit Poliklinik; 
d.	Unit Museum;
e.	Unit Budidaya;
f.	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum; 
g.	Pusat Bimbingan dan Konseling Praja; dan
h.	Komisi Disipilin.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

13. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan Pasal 88A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A
Perubahan Bagan Susunan Organisasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri,  sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dari peraturan ini.

14.	Ketentuan BAB III  Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
IPDN KAMPUS DI DAERAH

Pasal 89
(1)	IPDN Kampus di Daerah adalah unsur pelaksana akademik IPDN yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN untuk menyelenggarakan program Diploma.
(2)	IPDN Kampus di Daerah dipimpin oleh Ketua yang disebut dengan Direktur, yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Dekan.
(3)	Direktur  dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) Asisten Direktur. 
(4)	Asisten Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 90
IPDN Kampus di Daerah terdiri atas:
a.	IPDN Kampus Manado;
b.	IPDN Kampus Makassar;
c.	IPDN Kampus Pekanbaru; dan
d.	IPDN Kampus Bukit Tinggi.

Pasal 91
IPDN Kampus di Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan program diploma.

Pasal 92
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 91, IPDN Kampus di Daerah menyelenggarakan fungsi:
a.	perumusan visi, misi dan kebijakan teknis;
b.	pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c.	pembinaan tenaga kependidikan, praja dan mahasiswa; dan
d.	pelaksanaan administrasi dan manajemen IPDN Kampus di Daerah.

Pasal 93
(1).	Organisasi IPDN Kampus di Daerah terdiri atas:
a.	Direktur;
b.	Asisten Direktur;
c.	Bagian;
d.	Unit Pelaksana Teknis; dan
e.	Kelompok fungsional dosen.
(2).	Bagan struktur organisasi IPDN Kampus di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dari peraturan ini.

15.	Ketentuan Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101
(1)	Bagian Administrasi Akademik dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, perkuliahan dan evaluasi, pelatihan serta administrasi tenaga akademik.
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan administrasi akademik, serta penyiapan perkuliahan dan evaluasi; 
b.	pelaksanaan administrasi tenaga akademik; dan
c.	pelaksanaan pelatihan.

Pasal 102
Bagian Akademik dan Kerjasama  terdiri atas:
a.	Subbagian Administrasi Akademik, Perkuliahan dan Evaluasi; 
b.	Subbagian Administrasi Tenaga Akademik; dan
c.	Subbagian Pelatihan.

Pasal 103
(1)	Subbagian Administrasi Akademik, Perkuliahan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi akademik pada program studi serta penyiapan urusan perkuliahan dan evaluasi pada program studi.
(2)	Subbagian Administrasi Tenaga Akademik mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kependidikan.  
(3)	Subbagian Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengembangan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 104
(1)	Bagian Administrasi Keprajaan mempunyai tugas menyelengarakan administrasi keprajaan dan pengasuhan.
(2)	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bagian Administrasi Keprajaan menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Praja ; 
b.	pelaksanaan bimbingan, disiplin serta pengaturan dan pengawasan asrama; dan
c.	penyusunan program dan pengembangan serta penyelenggaraan pengasuhan.

Pasal 105
Bagian Administrasi Keprajaan terdiri atas:
a.	Subbagian Ekstrakurikuler; 
b.	Subbagian Bimbingan, Disiplin, dan Asrama; dan
c.	Subbagian Pengasuhan. 

Pasal 106
(1)	Subbagian Ekstrakurikuler mempunyai tugas melakukan urusan ekstrakurikuler keprajaan pada program studi.
(2)	Subbagian Bimbingan, Disiplin dan Asrama mempunyai tugas melakukan urusan bimbingan dan disiplin pada  program studi, serta urusan pengaturan dan pengawasan asrama pada fakultas. 
(3)	Subbagian Pengasuhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengembangan serta evaluasi penyelenggaraan pengasuhan.

16.	Ketentuan BAB VI Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 110
(1)	Kepala Biro pada IPDN adalah jabatan struktural eselon II.a.
(2)	Kepala Bagian pada IPDN dan Kepala Bagian pada IPDN Kampus di Daerah adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3)	Kepala Subbagian pada IPDN dan Kepala Subbagian pada IPDN Kampus di Daerah  adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(4)	Pengasuh pada IPDN adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  7 Juli 2009       
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
H. MARDIYANTO