MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR   20 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN  TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.		bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan efisiensi serta efektivitas proses produksi, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan pelaksanaan teknologi tepat guna;	
		b.		bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna  sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;	
		c.		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Teknologi Tepat Guna;	
Mengingat	:	1.		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	
		2.		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)	
		3.		Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	
		4.		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	
		
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
2.	Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
3.	Penerapan TTG adalah kemampuan menggunakan TTG ke dalam situasi baru atau situasi yang konkrit.
4.	Pengembangan TTG adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas TTG dalam bentuk desain, fungsi, dan manfaat dari suatu teknologi melalui proses penelitian, pengkajian, dan uji coba.
5.	Berbasis sumber daya lokal adalah pelaksanaan TTG mengutamakan ketersediaan sumber daya lokal dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian  lingkungan.
6.	Pemetaan kebutuhan TTG adalah kegiatan penyediaan data dan informasi jenis-jenis TTG yang sudah ada dan dibutuhkan masyarakat sesuai potensi sumber daya lokal.
7.	Pengkajian TTG adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dan informasi mengenai manfaat TTG bagi masyarakat.
8.	Pemasyarakatan TTG adalah rangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan atau menyebarkan TTG.
9.	Gelar TTG adalah suatu kegiatan terpadu dalam rangka penyebarluasan informasi berbagai jenis TTG sekaligus sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan TTG berbasis masyarakat pada masa mendatang.
10.	Pendampingan adalah  upaya menyertai masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
11.	Peningkatan kapasitas kelembagaan TTG adalah upaya mengembangkan kemampuan Posyantek dan Wartek di bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi.
12.	Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis. informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
13.	Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
14.	Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
16.	Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

BAB II
SASARAN TTG

Pasal 2

Sasaran TTG meliputi:
a.	masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
b.	masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c.	Posyantek dan Wartek.

BAB III
PRINSIP TTG

Pasal 3

(1)	TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a.	meningkatkan usaha ekonomi masyarakat;
b.	mengembangkan kewirausahaan;
c.	memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
d.	ekonomis.
(2)	TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, kerjasama, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB IV
KEGIATAN TTG

Pasal 4

Kegiatan TTG dilakukan melalui:
a.	pemetaan kebutuhan;
b.	pengkajian;
c.	pemasyarakatan;
d.	kerjasama;
e.	pelatihan dan pendampingan; dan
f.	bantuan langsung.

Pasal 5

(1)	Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi.
(2)	Hasil pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai data dan informasi TTG  dalam proses perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 6

(1)	Pengkajian TTG  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(2)	Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertaka dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi,  dan masyarakat secara perorangan dan/atau kelompok.
(3)	Hasil pengkajian TTG  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan penetapan TTG untuk diterapkan dan/atau dikembangkan di masyarakat.
Pasal 7

(1)	Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan melalui lomba inovasi TTG di kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
(2)	Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat mengupayakan sertifikat paten bagi hasil karya inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)	Pemasyarakatan TTG dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(2)	Dalam melakukan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau komponen masyarakat lainnya.
(3)	Pemasyarakatan TTG dilakukan untuk mempercepat penyampaian informasi TTG dari pencipta dan/atau pemilik TTG kepada masyarakat .
(4)	Pemasyarakatan TTG dilaksanakan melalui kegiatan gelar TTG, lokakarya TTG, temu informasi TTG, pelatihan, pendampingan, magang, komunikasi informasi dan edukasi  TTG, dan media.

Pasal 9

(1)	Kerjasama TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan secara kelembagaan oleh Pimpinan Lembaga/Unit Kerja melalui Posyantek dan Wartek. 
(2)	Kerjasama TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  untuk peningkatan kualitas kegiatan pelaksanaan TTG.
(3)	Kerjasama TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan gelar TTG, lokakarya TTG, temu informasi TTG, pelatihan, pendampingan, magang, dan/atau komunikasi informasi dan edukasi  TTG.

Pasal 10

(1)	Kerjasama TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
a.	memberikan manfaat;
b.	asas kesetaraan, dalam hal kesamaan derajat, posisi, maupun peran untuk suksesnya kerjasama;
c.	saling menghormati;
d.	selaras dengan rencana pembangunan nasional;
e.	saling melengkapi dalam hal pengalaman, keterampilan, pengetahuan, teknologi, dan sumber daya; dan
f.	     penggunaan dana harus adil, efektif, dan seimbang.
(2)	Kerjasama TTG  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama yang memuat paling sedikit:
a.	lingkup pekerjaan;
b.	jangka waktu;
c.	hak dan kewajiban;
d.	sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
e.	pemutusan dan pengakhiran perjanjian; dan
f.	 pendanaan.
Pasal 11

(1)	Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(2)	Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
(3)	Penyelenggaraan pelatihan berbentuk:
a.	pelatihan di dalam kelas;
b.	pelatihan di luar kelas;
c.	studi banding;
d.	pemagangan; dan
e.	pelatihan keliling.

Pasal 12

(1)	Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)	Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan  dengan mengikutsertakan dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau komponen masyarakat lainnya.
(3)	Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan TTG yang dilakukan terus menerus guna terwujudnya penerapan TTG yang berkelanjutan .
(4)	Pendampingan dilakukan pada tahap pemetaan kebutuhan, perencanaan, pelatihan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan pada Posyantek, Wartek dan kelompok masyarakat.

Pasal 13

(1)	Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, berasal pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
(2)	Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga lainnya yang tidak mengikat.
(3)	Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam pelaksanaan TTG 
(4)	Pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Posyantek, Wartek dan masyarakat secara perorangan atau kelompok sesuai dengan kebutuhan.
(5)	Bantuan langsung  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

BAB V
LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 14

(1)	Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
a.	Posyantek, yang berkedudukan di kecamatan; dan
b.	Wartek, yang berkedudukan di di desa/kelurahan.
(2)	Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 15

(1)	Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk:
a.	meningkatkan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat desa/kelurahan;
b.	memotivasi pelaksanaan TTG di masyarakat;
c.	menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan pencipta/produsen TTG; dan
d.	meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka pelaksanaan TTG.
(2)	Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:
a.	memberikan pelayanan teknis, pemberian informasi dan promosi jenis/spesifikasi  TTG;
b.	memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam merancang, menggunakan, memelihara, memperbaiki dan mengembangkan TTG;
c.	memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; dan
d.	memfasilitasi penerapan TTG.
Pasal 16 

(1)	Pembentukan lembaga pelayanan TTG  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) di kecamatan dan kelurahan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(2)	Pembentukan lembaga pelayanan TTG  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)  di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 17

Lembaga pelayanan TTG dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.	inventarisasi TTG;
b.	pelayanan informasi TTG;
c.	orientasi/pelatihan/penyuluhan TTG;
d.	peragaan TTG;
e.	pengembangan TTG;
f.	penerapan TTG yang bernilai ekonomis, dan lain-lain.

Pasal 18

(1)	Pengurus Posyantek dan Wartek ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat.
(2)	Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)	Dalam pelaksanaan kegiatan Posyantek dan Wartek dapat diangkat tenaga fungsional non-PNS yang diangkat dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(4)	Jangka waktu penugasan, hak dan kewajiban pengurus dan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Pasal 19

(1)	Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2)	Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
(3)	Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 20

(1)	Hubungan kerja antara Wartek dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2)	Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
(3)	Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 21

(1)	Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2)	Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
(3)	Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 22

(1)	Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pelaksanaan TTG secara nasional.
(2)	Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan TTG di provinsi.
(3)	Bupati/walikota melakukan pembinaan pelaksanaan TTG di kabupaten/kota.
(4)	Kepala desa melakukan pembinaan pelaksanaan TTG di desa.

Pasal 23

Pembinaan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), antara lain :
a.	penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan TTG skala nasional;
b.	koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala nasional;
c.	pembinaan dan supervisi pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala nasional;
d.	penyelenggaraan pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala nasional;
e.	monitoring dan evaluasi pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala nasional;
f.	pemberian penghargaan atas prestasi dalam rangka pelaksanaan TTG;
g.	penetapan bantuan langsung kepada Posyantek, Wartek dan masyarakat secara perorangan maupun kelompok; dan
h.	penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 24

Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), antara lain:
a.	memberikan pedoman teknis pelaksanaan TTG skala provinsi;
b.	koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala provinsi;
c.	melaksanakan pembinaan dan supervisi pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala provinsi;
d.	menyelenggarakan pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala provinsi;
e.	monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala provinsi.
f.	memberikan penghargaan atas prestasi dalam rangka pelaksanaan TTG skala provinsi;
g.	menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan TTG skala provinsi; dan
h.	memberikan bantuan langsung kepada Posyantek, Wartek dan masyarakat secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 25

Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), antara lain:
a.	memberikan pedoman teknis pelaksanaan TTG skala kabupaten/kota;
b.	koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala kabupaten/kota;
c.	melaksanakan pembinaan dan supervisi pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala kabupaten/kota;
d.	menyelenggarakan pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala kabupaten/kota;
e.	monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemetaan kebutuhan TTG, pengkajian TTG, pemasyarakatan dan kerjasama TTG skala kabupaten/kota;
f.	memberikan penghargaan atas prestasi dalam rangka pelaksanaan TTG skala kabupaten/kota;
g.	menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan TTG skala kabupaten/kota; dan

h.	memberikan bantuan langsung kepada Posyantek, Wartek dan masyarakat secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 26

(1)	Bupati/walikota dapat melimpahkan sebagaian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Camat.
(2)	Pembinaan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan TTG di wilayahnya, antara lain:
a.	melakukan pembinaan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan di wilayah kerja kecamatan;
b.	melakukan evaluasi terhadap kegiatan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
c.	melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d.	memfasilitasi kerjasama antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan dan pihak ketiga; dan
e.	memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Posyantek. 

Pasal 27

(1)	Bupati/walikota dapat melimpahkan sebagaian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada lurah. 
(2)	Pembinaan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan TTG di wilayahnya, antara lain:
a.	melakukan pembinaan kegiatan di kelurahan;
b.	melakukan evaluasi terhadap kegiatan di kelurahan;
c.	memfasilitasi kerjasama antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan dan pihak ketiga; dan
d.	memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Wartek.

Pasal 28

Pembinaan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan TTG di wilayahnya, antara lain:
a.	melakukan pembinaan kegiatan di desa;
b.	melakukan evaluasi terhadap kegiatan di desa;
c.	memfasilitasi kerjasama antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa dan pihak ketiga; dan
d.	memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Wartek.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 29

(1)	Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan TTG di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
(2)	Gubernur melaporkan pelaksanaan TTG di Provinsi kepada Menteri.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 30

(1)	Pendanaan pelaksanaan TTG di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)	Pendanaan pelaksanaan TTG di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(3)	Pendanaan pembinaan TTG secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,  maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TTG di Provinsi dan kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
                                                              pada tanggal 16 Februari 2010
                                                                 MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI