MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 6TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN SENJATA API 
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI  DALAM  NEGERI,

Menimbang	:	a.		bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan   ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai konsekwensi terhadap keselamatan jiwanya, sehingga perlu dilengkapi dengan senjata api;	
		b.		bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan  Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas operasional dapat dilengkapi dengan senjata api;	
		c.		bahwa penggunaan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan masyarakat di lapangan sesuai dengan Surat Kapolri Nomor B/662/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Standardisasi Senjata Non-Organik TNI/Polri Peruntukan Satuan Polisi Pamong Praja;	
		d.		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 	
				
Mengingat	:	1.		Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);	
		2.		Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);	
		3.		Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844);	
		4.		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	
		5.		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);	
				
		MEMUTUSKAN:	
				
Menetapkan	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2.	Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
3.	Senjata api adalah senjata gas air mata berbentuk pistol/revolver/ senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan aliran listrik stroom.
4.	Izin adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas pemilikan/penggunaan senjata api.

BAB II
JENIS SENJATA API 

Pasal 2

Jenis senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
a.	senjata peluru gas;
b.	semprotan gas; dan
c.	alat kejut listrik.

BAB III
PENGGUNA SENJATA API

Pasal 3

(1)	Anggota Polisi Pamong Praja yang dapat menggunakan senjata api meliputi:
a.	Kepala Satuan;
b.	Kepala Bagian/Bidang;
c.	Kepala Seksi;
d.	Komandan Pleton; dan
e.	Komandan Regu.
(2)	Selain pejabat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas operasional di lapangan dapat menggunakan senjata api.

Pasal 4

Jumlah senjata api yang dapat dimiliki untuk digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling banyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan senjata api setelah mendapat izin penggunaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

(1)	Gubernur mengajukan permohonan izin pengadaan/pemilikan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja provinsi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat dan persetujuan dari Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atas nama Menteri Dalam Negeri.
(2)	Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin pengadaan/pemilikan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat dan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan permohonan izin penggunaan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat melalui Direktur Intelijen Keamanan.

BAB IV
PENGGUNAAN SENJATA API

Pasal 8

(1)	Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas operasional di lapangan dengan berpakaian dinas.
(2)	Penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Kepolian Daerah setempat.

Pasal 9

(1)	Penggunaan senjata api di luar dari Surat Izin yang dikeluarkan oleh  Kepolisian Daerah setempat, harus mendapat Surat Izin Angkut/Penggunaan Senjata Api dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan.
(2)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan Surat Izin Angkut/Penggunaan Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah setempat.

Pasal 10

Senjata api yang digunakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat dipinjamkan atau dipakai orang lain yang tidak memiliki izin penggunaan.

Pasal 11

Polisi Pamong Praja yang telah diperlengkapi dengan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab atas penggunaan dan pemeliharaan senjata api.

Pasal 12

Dalam hal senjata api tidak dipergunakan dalam tugas operasional oleh aparatur Polisi Pamong Praja, senjata api disimpan di tempat yang dinilai aman pada Kantor Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Senjata api ditembakkan atau digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam keadaan terdesak dan terpaksa yang didahului dengan menembakkan peluru kosong/hampa.  

Pasal 14

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menembakkan atau menggunakan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diwajibkan segera melapor secara tertulis kepada pimpinannya dan Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dari tempat kejadian.

BAB V
PEMBINAAN 

Pasal 15

(1)	Menteri  Dalam  Negeri,  Gubernur,  dan  Bupati/Walikota  melakukan  pembinaan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dalam penggunaan senjata api.
(2)	Pembinaan   Menteri   Dalam   Negeri   dan  Gubernur   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.	pendidikan dan pelatihan; dan
b.	pemberian bimbingan.
(3)	Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemberian Bimbingan.

Pasal 16

(1)	Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bekerjasama dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)	Gubernur dalam melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bekerjasama dengan Kepolisian Daerah setempat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1)	Biaya pembinaan,  pengadaan, dan pemeliharaan senjata api Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)	Biaya pembinaan, pengadaan, dan pemeliharaan senjata api Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Pembiayaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja oleh Menteri Dalam Negeri dibiayai dari dan atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka kebijakan yang mengatur mengenai senjata api bagi Satuan Polisi  Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di Jakarta	
 pada tanggal, 25 Maret 2010	
MENTERI DALAM NEGERI,		

		
GAMAWAN FAUZI