MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI  DALAM  NEGERI,

Menimbang	:	a.		bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan pelaporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah;	
		b.		bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengamanatkan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas perlu menyampaikan laporan;	
		c.		bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;	
				
Mengingat	:	1.		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	
		2.		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);	
		3.		Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	
		4.		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);	
		5.		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja;	
				
		MEMUTUSKAN:	
				
Menetapkan	:	PERATURAN  MENTERI  DALAM  NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. 	

Pasal  1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.	Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
2.	Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang  melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 
3.	Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4.	Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya.

Pasal  2

(1)	Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan setiap pelaksanaan tugas.
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	kelembagaan;
b.	kepegawaian;
c.	kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
d.	pengamanan;
e.	bencana/peristiwa lainnya; 
f.	     penegakan peraturan daerah; dan
g.	kerjasama/koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi/lembaga terkait di Daerah.

Pasal 3

Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan Bupati/Walikota kepada Gubernur.
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mengetahui permasalahan dan kendala di daerah dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam mengambil kebijakan.

Pasal 7

(1)	Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaporan Polisi Pamong Praja Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(2)	Segala biaya yang berkaitan dengan Pelaporan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 	

 Ditetapkan di Jakarta	
 pada tanggal, 25 Maret 2010	
MENTERI DALAM NEGERI,		

		
GAMAWAN FAUZI