KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 71 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK TELEVISI DI KOTA MANADO

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Televisi di Kota Manado bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Televisi di Kota Manado bertentangan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat 	: 	1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-253/MK.7/2007 tanggal 22 November 2007; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU	: 	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Televisi di Kota Manado, dengan alasan :
1.	Pengenaan pajak atas televisi tumpang tindih dengan pajak pusat (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; 
2.	Pengenaan pajak atas kepemilikan televisi tidak memenuhi kriteria pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena sulit untuk dipungut secara efektif dan efisien mengingat televisi bukan kekayaan yang wajib di daftar, mudah dipindah dan disembunyikan sehingga penghindaran pajak sangat mudah dilakukan yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap hasil pemungutan pajak tersebut. 

KEDUA	:	Agar Walikota Manado menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Televisi di Kota Manado paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

	Ditetapkan di Jakarta
	Pada tanggal 13 Juli  2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO
Tembusan: 
1.	  Presiden Republik Indonesia; 
2.	  Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
7.	Gubernur Sulawesi Utara; 
8.	Ketua DPRD Kota Manado.