KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  67 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 33 TAHUN 2004 
TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) 
KABUPATEN ACEH JAYA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kabupaten Aceh Jaya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kabupaten Aceh Jaya, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-253/MK.7/2007 tanggal 22 November 2007; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU	: 	Membatalkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kabupaten Aceh Jaya, dengan alasan bahwa pemberian izin tempat usaha kepada usaha-usaha yang dapat menimbulkan bahaya gangguan dan kerugian telah tercakup dalam Izin Gangguan sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dan untuk usaha yang tidak menimbulkan bahaya atau gangguan telah tercakup dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

KEDUA	:	Agar Bupati Aceh Jaya menghentikan pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kabupaten Aceh Jaya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

       Ditetapkan di Jakarta
       Pada tanggal 13 Juli  2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
7.	Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam; 
8.	Ketua DPRD Kabupaten Aceh Jaya.