KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  55 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2003 
TENTANG PERIZINAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	: 	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Peternakan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Peternakan, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan : 	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-102/MK.7/2008 tanggal 2 Juni 2008; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   	: 
KESATU         	: 	Membatalkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Peternakan, dengan alasan:
1.	Retribusi dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin; 
2.	Izin Usaha Peternakan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 
3.	Pengenaan retribusi atas pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong di rumah potong hewan yang dikelola pihak swasta mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; 
4.	Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

KEDUA              :	Agar Walikota Medan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Pertanian dan Peternakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA             :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni  2009
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Pertanian Republik Indonesia; 
7.	Gubernur Sumatera Utara; 
8.	Ketua DPRD Kota Medan.