KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  28 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;  

Mengingat	: 	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 
3.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 
4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767), sebagaimana telah diubah dengan - Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-84/MK.7/2008 tanggal 5 April 2008; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU            : 	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam, dengan alasan: 
1.	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, menyatakan bahwa atas pemberian izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung danjatau hutan produksi dikenakan pungutan pusat yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga tidak dapat dikenakan pungutan;
2.	Hasil penerimaan negara berupa PNBP tersebut dibagihasilkan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil sektor kehutanan. 

KEDUA	:	Agar Bupati Donggala menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA		:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	Ditetapkan di Jakarta
	Pada tanggal 16 Februari 2009
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
H.MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Kehutanan Republik Indonesia; 
7.	Gubernur Sulawesi Tengah; 
8.	Ketua DPRD Kabupaten Donggala.