KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  27 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA 
NOMOR 44 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN OBYEK WISATA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Wisata, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Wisata, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;  

Mengingat	: 	1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 
2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-84/MK.7/2008 tanggal 5 April 2008; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU            : 	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Wisata, dengan alasan: 
1.	Retribusi izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin; 
2.	Persetujuan prinsip berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dikeluarkan sebelum dikeluarkannya izin usaha; 
3.	Izin usaha kepariwisataan diberikan jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

KEDUA	:	Agar Bupati Donggala menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Wisata paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA		:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2009
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
H.MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia; 
7.	Gubernur Sulawesi Tengah; 
8.	Ketua DPRD Kabupaten Donggala.