KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  26 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengelolaan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak di Daerah, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;  

Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-84/MK.7/2008 tanggal 5 April 2008; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU            : 	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas, dengan alasan: 
1.	Kegiatan usaha pertambangan golongan A dan B telah dikenakan pungutan pusat yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa iuran tetap landrent dan iuran eksplorasi dan eksploitasi/ royalty sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Lampiran II A angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 
2.	Hasil penerimaan negara berupa PNBP dibagihasilkan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Landrent dan Royalty. 

KEDUA	:	Agar Bupati Donggala menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA		:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2009
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
H.MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; 
7.	Gubernur Sulawesi Tengah; 
8.	Ketua DPRD Kabupaten Donggala.