KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR  18 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANOKWARI NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	a.  	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;  

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Memperhatikan	:	Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-85/MK.7/2008 tanggal 5 Mei 2008; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: 

KESATU            : 	Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dengan alasan: 
1.	Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan mengambil bahan galian golongan C dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis, serta kegiatan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 
2.	Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah disesuaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. 

KEDUA	:	Agar Bupati Manokwari menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.  

KETIGA		:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16-2-2009
MENTERI DALAM NEGERI
ttd
H.MARDIYANTO

Tembusan: 
1.	Presiden Republik Indonesia; 
2.	Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 
4.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; 
5.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6.	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; 
7.	Gubernur Papua Barat; 
8.	Ketua DPRD Kabupaten Manokwari.