MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang	:	bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maka Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;	

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
	:	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.	

		BAB I	
TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 1	

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 2	

BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
b.	pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
c.	pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
d.	inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
e.	penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan;
f.	penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
g.	pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 3	

(1)	BNPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dibantu oleh Sekretariat Tetap BNPP.
(2)	Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan teknis, koordinatif, dan administratif kepada BNPP.

Pasal 4	

Sekretariat Tetap BNPP terdiri atas:
a.	Sekretariat BNPP;
b.	Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara;
c.	Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan
d.	Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. 

BAB II	
   SEKRETARIAT BNPP

  Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi 

Pasal 5	

Sekretariat BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris BNPP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan BNPP.

Pasal 6	

Sekretariat BNPP mempunyai tugas: 
a.	memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
b.	melakukan koordinasi dan memfasilitasi  penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
c.	melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan
d.	melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.

Pasal 7	

Sekretariat BNPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana    dimaksud  dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:
a.	koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran BNPP; 
b.	pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum;
c.	pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; 
d.	pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha; dan
e.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 8	

Sekretariat BNPP, terdiri atas:
a.	Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum; dan
b.	Biro Administrasi Umum.

Paragraf Kesatu
Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum 

Pasal 9	

Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama, penyiapan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Pasal 10	

Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9 menyelenggarakan fungsi:
a.	koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan BNPP;
b.	pelaksanaan koordinasi kebijakan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan BNPP;
c.	penyerasian program antar unit kerja di lingkungan  BNPP;
d.	penyiapan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama  pusat dan daerah;
e.	koordinasi penyusunan, pengkajian peraturan  perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum; dan
f.	pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi  serta pengoordinasian  penyusunan laporan akhir tahun kegiatan.

Pasal 11	

Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum terdiri atas:
a.	Bagian Perencanaan;
b.	Bagian Kerjasama; dan
c.	Bagian Hukum.

Pasal 12	

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran di lingkungan BNPP.

Pasal 13	

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan BNPP;
b.	pelaksanaan koordinasi perencanaan program kerja jangka panjang, menengah, dan tahunan di lingkungan BNPP;
c.	penyiapan bahan penyerasian program antar unit kerja di lingkungan BNPP; dan
d.	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14	

Bagian Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbagian Program dan Anggaran I; dan
b.	Subbagian Program dan Anggaran II.

Pasal 15	

(1)	 Subbagian Program dan Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, penyerasian program antar unit kerja pada Sekretariat dan Deputi I, serta monitoring dan evaluasi.
(2)	 Subbagian Program dan Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, penyerasian  program antar unit kerja pada Deputi II dan Deputi III, serta monitoring dan evaluasi.  

Pasal 16	

Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan kerjasama pusat dan daerah. 

Pasal 17	

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16  Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama lintas sektor;
b.	penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerjasama pusat dan daerah;
c.	pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama; dan
d.	penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 18	

Bagian Kerjasama terdiri dari:
a.	Subbagian Kerjasama Lintas Sektor; dan
b.	Subbagian Kerjasama Pusat dan Daerah. 

Pasal 19	

(1)	Subbagian Kerjasama Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah nasional dan internasional, monitoring dan evaluasi.
(2)	Subbagian Kerjasama Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi.  

Pasal 20	

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, perumusan, dan analisis peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum dan dokumentasi serta informasi hukum.

Pasal 21	

Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan;
b.	pengkajian peraturan perundang-undangan;
c.	penyiapan pemberian bantuan dan konsultasi hukum; dan
d.	pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 22	

Bagian Hukum terdiri atas:
a.	Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; dan
b.	Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

Pasal 23	

(1)	Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan. 
(2)	Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan informasi hukum serta penyiapan bahan konsultasi hukum dan pelaksanaan bantuan hukum.

    Paragraf Kedua
    Biro Administrasi Umum

Pasal 24	

Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Pasal 25	

Biro Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:
a.	pembinaan dan pengelolaan kepegawaian;
b.	pembinaan dan pengelolaan keuangan; 
c.	pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga;  
d.	penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta publikasi; dan
e.	pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat BNPP.

Pasal 26	

Biro Administrasi Umum terdiri atas:
a.	Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat;
b.	Bagian Keuangan; dan
c.	Bagian Umum.

Pasal 27	

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan arsip, menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan hubungan masyarakat dan publikasi.

Pasal 28	

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan tata usaha dan arsip; 
b.	pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai;
c.	penyusunan rencana pola karir dan diklat;
d.	pelaksanaan mutasi pegawai;
e.	pengembangan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai; 
f.	pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
g.	penyiapan bahan publikasi.

Pasal 29	

Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a.	Subbagian Tata Usaha dan Arsip; dan
b.	Subbagian Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 30	

(1)	Subbagian Tata Usaha dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas  melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan arsip. 
(2)	Subbagian Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, pengembangan karir, informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi peraturan kepegawaian, mutasi, pemberhentian dan pemensiunan serta kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi, pengelolaan dokumentasi, penyiapan bahan kajian terhadap pemberitaan, dan penyiapan bahan koordinasi dan komunikasi kehumasan.

Pasal 31	

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 

Pasal 32	

Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan pengelolaan keuangan;
b.	pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;

c.	pembinaan bendaharawan;
d.	pelaksanaan urusan gaji; dan
e.	penyusunan laporan keuangan.

Pasal 33	

Bagian Keuangan terdiri atas:
a.	Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian; dan
b.	Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 34	

(1)	Subbagian Perbendaharaan dan Penggajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan dan gaji.
(2)	Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan pengujian Surat Permohonan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) serta melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 

Pasal 35	

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana fisik, dan perjalanan dinas.

Pasal 36	

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35  menyelenggarakan fungsi:
a.	pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan dalam; dan
b.	pelaksanaan pengelolaan perlengkapan.

Pasal 37	

Bagian Umum terdiri  atas:
a.	Subbagian Rumah Tangga; dan 
b.	Subbagian Perlengkapan.

Pasal 38	

(1)	Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan keamanan dalam.
(2)	Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengelolaan perlengkapan. 

BAB III	
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA

 Bagian Pertama
   Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 39	

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh Deputi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 40	

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara mempunyai tugas: 
a.	melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara;
b.	melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
c.	mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan
d.	melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Pasal 41	

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
b.	pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
c.	pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
d.	pelaksanaan koordinasi pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas;
e.	pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas sesuai dengan skala prioritas;
f.	pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara, dan lintas batas; dan
g.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

  Bagian Kedua
 Organisasi

Pasal 42	

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, terdiri atas:
a.	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat;
b.	Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara; dan
c.	Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

   Paragraf Kesatu
  Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat

Pasal 43	

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat. 

Pasal 44	

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat;
c.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas; dan
d.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Pasal 45	

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Darat terdiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan 
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 46	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 47	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat; dan
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 48	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan  Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 49	

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 50	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.

Pasal 51	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat; 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat;   
c.	penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi; dan
d.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 52	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 53	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan,  pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi.

    Paragraf Kedua
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

Pasal 54	

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara. 

Pasal 55	

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara;
c.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas; dan
d.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Pasal 56	

Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara tendiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 57	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 58	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara; dan
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 59	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan  Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 60	 

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah laut dan udara.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 61	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Pasal 62	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara; 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah laut dan udara;   
c.	penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi; dan
d.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan

Pasal 63	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 64	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan,  pengamanan, serta pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan serta pelaksanaan kerjasama teknis dan dokumentasi.

    Paragraf Ketiga
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara

Pasal 65	

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara. 

Pasal 66	

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan lintas batas negara;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara; dan
c.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 67	

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara tendiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 68	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 69	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara; dan 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 70	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 71	 

(1)	Subbidang Kebijakan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan lintas batas negara.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 72	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

Pasal 73	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan lintas batas negara; dan
b.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 74	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 75	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan lintas batas negara.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

BAB IV	
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN PERBATASAN

   Bagian Pertama
 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 76	

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh Deputi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 77	

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas:
a.	melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan;
b.	melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
c.	mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
d.	melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.

Pasal 78	

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 
b.	pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan;
c.	pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan;
d.	pemberian rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
e.	pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
f.	pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan; dan
g.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

 Bagian Kedua
 Organisasi

Pasal 79	

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan terdiri atas:
a.	Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat;
b.	Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; dan
c.	Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut.

  Paragraf Kesatu
Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat

Pasal 80	

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat. 

Pasal 81	

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan
c.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 82	

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat terdiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 83	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 84	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 85	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 86	 

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 87	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.

Pasal 88	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat; dan
b.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 89	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 90	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Paragraf Kedua
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Pasal 91	

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan. 

Pasal 92	

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan; dan
c.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 93	

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan terdiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 94	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 95	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan; dan 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 96	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 97	 

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 98	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.

Pasal 99	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi penataan ruang kawasan perbatasan; dan
b.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 100	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 101	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan ruang kawasan perbatasan.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

    Paragraf Ketiga
         Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Pasal 102	

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut. 

Pasal 103	

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan
c.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 104	

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut terdiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 105	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 106	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 107	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 108	 

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 109	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

Pasal 110	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut; dan
b.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 111	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 112	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

BAB V	
      DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN     
        PERBATASAN

  Bagian Pertama
  Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 113	

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh Deputi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNPP.

Pasal 114	

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan mempunyai tugas: 
a.	melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta  pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
b.	mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 
c.	mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan
d.	melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Pasal 115	

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan;
b.	pengoordinasian perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
c.	pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas;
d.	pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan; dan
e.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNPP.

    Bagian Kedua
    Organisasi

Pasal 116	

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan terdiri atas:
a.	Asisten Deputi Infrastruktur Fisik;
b.	Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
c.	Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan.

    Paragraf Kesatu
     Asisten Deputi Infrastruktur Fisik

Pasal 117	

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik. 

Pasal 118	

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik; dan
c.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 119	

Asisten Deputi Infrastruktur Fisik terdiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 120	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 121	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik; dan 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 122	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan  Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 123	 

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 124	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur fisik.

Pasal 125	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur fisik; dan
b.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 126	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 127	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur fisik.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

    Paragraf Kedua
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 128	

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

Pasal 129	

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan
c.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 130	

Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 131	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 132	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 133	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan  Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 134	 

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 135	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 136	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan
b.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 137	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 138	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

     Paragraf Ketiga
     Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan

Pasal 139	

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan. 

Pasal 140	

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan;
b.	penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan
c.	penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 141	

Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan terdiri atas:
a.	Bidang Perencanaan; dan
b.	Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 142	

Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a, mempunyai tugas penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 143	

Bidang  Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan 
b.	penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 144	

Bidang Perencanaan terdiri atas:
a.	Subbidang Kebijakan Program; dan
b.	Subbidang Perencanaan Anggaran.

Pasal 145	 

(1)	Subbidang Kebijakan  Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
(2)	Subbidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 146	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Pasal 147	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 menyelenggarakan fungsi:
a.	penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur pemerintahan; dan
b.	penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

Pasal 148	

Bidang Fasilitasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:
a.	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan; dan
b.	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 149	 

(1)	Subbidang Fasilitasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148  huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan infrastruktur pemerintahan.
(2)	Subbidang Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan.

BAB VI	
  KELOMPOK AHLI DAN GUGUS TUGAS

Pasal 150	

(1)	Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BNPP dapat dibentuk Kelompok Ahli dan Gugus Tugas sesuai kebutuhan.
(2)	Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan profesional sesuai bidangnya.
(3)	Gugus Tugas  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara fungsional melaksanakan tugas yang terkait pembangunan kawasan perbatasan.
(4)	Pembentukan Kelompok Ahli dan Gugus Tugas ditetapkan oleh Kepala BNPP.

BAB VII	
      KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
        
Pasal 151	

(1)	Di lingkungan Sekretariat BNPP dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.
(2)	Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)	Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(4)	Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)	Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII	
   TATA KERJA

Pasal 152	

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan BNPP serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 153	

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154	

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 155	

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 156	

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 157	

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan satuan organisasi yang lebih tinggi secara berjenjang di lingkungan BNPP.

Pasal 158	

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 159	

Dalam melakukan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP dibantu oleh kepala sub unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX	
     KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160	

Bagan struktur organisasi Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 161	

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 	

 Ditetapkan di Jakarta	
 pada tanggal 15 April 2010	
MENTERI DALAM NEGERI,		
		
ttd		
		
GAMAWAN FAUZI		

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010  NOMOR 194