Pencarian Produk atau Informasi Hukum

Hasil Pencarian

Bentuk Nomor Tahun Perihal  
Keputusan Menteri 250/Kpts-II/1996 1996 Perubahan Keputusan Nomor 418/Kpts-II/1993 ttg Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan kawasan hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian Detail
Keputusan Menteri 260/Kpts-II/1996 1996 Perubahan Keputusan Nomor 569/Kpts-II/1995 ttg Pembayaran Angsuran Sanksi Denda Adminsitratif Detail
Keputusan Menteri 358/Kpts-II/1996 1996 Perubahan Keputusan Nomor 271/Kpts-IV/1993 ttg Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pembagian iuran Hasil Hutan Detail
Keputusan Menteri 359/Kpts-II/1996 1996 Perubahan Keputusan Nomor 272/Kpts-IV/1993 ttg Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran Penyimpanan Dan Penggunaan Dana reboisasi Detail
Keputusan Menteri 363/Kpts-II/1996 1996 Uji Coba Dan Alih Ipytek Pedoman Survei Sosial- Ekonomi Kehutanan Indonesia (PSSEKI) Detail
Keputusan Menteri 375/Kpts-II/1996 1996 Tata cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Oleh Perusahaan Petungan Detail
Keputusan Menteri 380/Kpts-II/1996 1996 Pedoman Pembentukan Perusahaan patungan Bidang Pengusahaan Hutan pada Areal Eks HPH Detail
Keputusan Menteri 446/Kpts-II/1996 1996 Tentang tata Cara Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusahaan pariwisata Alam Detail
Keputusan Menteri 447/Kpts-II/1996 1996 Pembinaan dan Pengawsan Pengusahaan Pariwisata Alam Detail
Keputusan Menteri 448/Kpts-II/1996 1996 Pengalihan Kepemilikan Sarana Dan Prasarana kepariwisataan Kepada Negara Detail
Keputusan Menteri 591/Kpts-II/1996 1996 Tata cara Permohonan, Pemberian Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman baru Detail
Keputusan Menteri 592/Kpts-II/1996 1996 Tata Cara Permohonan, Pemberian Izin Pengusahaan Kebun Buru Detail
Keputusan Menteri 593/Kpts-II/1996 1996 Lokasi Buru Di Areal Buru Detail
Keputusan Menteri 615/Kpts-II/1996 1996 Pelimpahan Wewenang Penetapan Kepemilikan dan Keterkaitan HPH dengan IPKH Detail
Keputusan Menteri 616/Kpts-II/1996 1996 Pengawasan Pemburuan Satwa Buru Detail
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum