Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017

Keselamatan Pasien.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017

Pedoman Pendanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALATKESEHATAN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATANNOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINANKESEHATAN NASIONAL

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Nomor 24/PMK.010/2017 Tahun 2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area.

Peraturan Menteri Nomor 25/PMK.010/2017 Tahun 2017

PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKAASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

Peraturan Menteri Nomor 26/PMK.010/2017 Tahun 2017

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area.

Peraturan Menteri Nomor 27/PMK.010/2017 Tahun 2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKAASEAN-INDIA FREE TRADE AREA

Peraturan Menteri Nomor 28/PMK.010/2017 Tahun 2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKAASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA

Peraturan Menteri Nomor 29/PMK.010/2017 Tahun 2017

PENETAPJN TARIF BEA MASUKDALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIALANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIAMenimbangDAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

Peraturan Menteri Nomor 30/PMK.010/2017 Tahun 2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUANMenimbangANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANGMENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

Peraturan Menteri Nomor 31/PMK.010/2017 Tahun 2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREESCHEME DALAM RANG KA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIADAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI