Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017
Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017
Uraian Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017
BATAS DAERAH KOTA BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI, KOTA CIMAHI DENGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANGPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Peraturan Menteri Nomor PM 11 Tahun 2017
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas,
Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2017
Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya
Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2017
Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Peraturan Menteri Nomor PM 21 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Nomor PM 24 Tahun 2017
Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan
Peraturan Menteri Nomor PM 25 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar
Peraturan Menteri Nomor PM 26 Tahun 2017
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum