Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGODENGAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGODENGAN KABUPATEN NGANJUKDAN KABUPATEN NGANJUK DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNGPROVINSI JAWA TIMUR

Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANGDENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Menteri Nomor 92 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN KABUPATEN PACITANPROVINSI JAWA TIMUR

Peraturan Menteri Nomor 93 Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH,WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA

Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2016

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DANBIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2016

PERANGKAT DAERAH ACEH

Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2016

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2016

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Menteri Nomor 100 Tahun 2016

PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Nomor 101 Tahun 2016

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017

Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIKDANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATANFUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASINOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DANANGKA KREDITNYA