Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016

BUKU YANG DIGUNAKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016

Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNURDALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASITAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2016

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017

Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2016

PEDOMAN NOMENKLATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Peraturan Menteri Nomor 105 Tahun 2016

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAHDAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 106 Tahun 2016

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2016

HASIL PEMETAAN FUNGSI STAF, FUNGSI PENGAWAS DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2016

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN KOTA METRODAN BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DENGAN KOTA METROPROVINSI LAMPUNG

Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2016

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIANLAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMANNOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016