Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2014
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS)
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAMPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan Menteri Nomor 11 /Per/M.KUKM/ XII Tahun 2013
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIAPENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA
Peraturan Menteri Nomor PM 6 Tahun 2013
Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan
Peraturan Menteri Nomor PM 7 Tahun 2013
KEWAJIBANKLASIFIKASIBAGIKAPALBERBENDERAINDONESIAPADABADANKLASIFIKASI
Peraturan Menteri Nomor PM 8 Tahun 2013
Pengukuran Kapal
Peraturan Menteri Nomor PM. 9 Tahun 2013
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANAALOKASIKHUSUSBIDANG KESELAMATANTRANSPORTASIDARAT
Peraturan Menteri Nomor PM 10 Tahun 2013
Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi
Peraturan Menteri Nomor PM 12 Tahun 2013
PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri Nomor 18. Tahun 2013
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN KURATOR DAN PENGURUS
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2013
SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN (STANDARD TRADING CONDITIONS) DI BIDANG ANGKUTAN MULTIMODA
Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013
PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum