Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 20
Tahun 2013
SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN (STANDARD TRADING CONDITIONS) DI BIDANG ANGKUTAN MULTIMODA
Peraturan Menteri
Nomor 21
Tahun 2013
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT
Peraturan Menteri
Nomor 23
Tahun 2013
PEDOMAN PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri
Nomor 24
Tahun 2013
PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri
Nomor 22
Tahun 2013
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
Peraturan Menteri
Nomor 25
Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri
Nomor 26
Tahun 2013
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
Peraturan Menteri
Nomor 30
Tahun 2013
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Peraturan Menteri
Nomor 60
Tahun 2013
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014
Peraturan Menteri
Nomor 56
Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Peraturan Menteri
Nomor 55
Tahun 2013