Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014
Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2013
PEDOMAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU
Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2013
BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013
BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2013
BATAS DAERAH KOTA PALANGKARAYA DENGANKABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGANKABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGANKABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN KABUPATEN BATANGPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 88 Tahun 2013
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR
Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2013
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013
PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum