Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2013
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013
IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013
POLA TARIF BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2013
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2013
BATAS DAERAHPROVINSI BENGKULU DENGAN PROVINSI JAMBI
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2013
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERITAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013
BATAS DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013
BATAS DAERAH KABUPATEN BANGLI DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2013
TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum