Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2013
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Institute For Applied System Analysis
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
Pengabulan Permohonan Ekstradisi Republik Ceko Atas Nama Jomas Joman, Warga Negara Ceko, Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Wilayah Yurisdiksi Negara Republik Ceko
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2013
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emission From Deforestation And Forest Degradation
Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2012
PEDOMAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2012
PETUNJUK TEKNISPENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAHTAHUN ANGGARAN 2013
Peraturan Menteri Nomor 6/PMK.07 Tahun 2012
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANANGGARAN TRANSFER KE DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2013 KEPADA 10 (SEPULUH) GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012
TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2012
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2012
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2012
PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum