Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATIPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANGPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012
BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARAPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2012
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALONDAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA
Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANGGUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012
MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN
Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2012
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2012
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2012
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PERUBAHAN NAMA IBU KOTA, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA
Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2012
PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERIDAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2012
PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum