Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2012

BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012

BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012

PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2012

BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATIPROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2012

BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANGPROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012

BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2012

BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARAPROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2012

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALONDAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANGGUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012

MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2012