Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012
PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2012
OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAANDI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2012
BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2012
BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2012
BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2011TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012
Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012
PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2012
PENGUKUHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERISEBAGAI PAMONG PRAJA MUDA
Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG KODE DAN DATAWILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2012
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DANPEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADUDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2012
PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PELAKSANAANPELAYANAN e-KTP SECARA MASSAL
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum