Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS
Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2012
Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2012
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2013
Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2012
PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN
Peraturan Menteri Nomor 13/PRT/M Tahun 2012
PEDOMAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012
PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012
PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2012
PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2012
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAANPAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTOR
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2012
PERCEPATAN PENYELESAIAN REHABILITASISEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DANSEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012
Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team Di Filipina Selatan
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum