Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2011
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2011
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2011
PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDI DAERAH OTONOM BARU
Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2011
PEDOMAN ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGASANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2011
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2011
BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATENCIAMISPROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2011
BATAS DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KABUPATEN CIAMISPROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2011
BATAS DAERAHKABUPATEN MINAHASA SELATAN DENGAN KABUPATEN MINAHASATENGGARAPROVINSI SULAWESI UTARA
Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2011
PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASIPERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2011
PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2011
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANGPROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI DAERAH PENGHASIL SUMBER DAYA ALAM SEKTOR MINYAKBUMI DAN GAS BUMI
Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2011
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2011
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum