Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor 19
Tahun 2011
Pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu
Peraturan Menteri
Nomor 20
Tahun 2011
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri
Nomor 21
Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan Menteri
Nomor 22
Tahun 2011
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Peraturan Menteri
Nomor 23
Tahun 2011
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAANBERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Peraturan Menteri
Nomor 24
Tahun 2011
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNURSEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
Peraturan Menteri
Nomor 25
Tahun 2011
PEDOMAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANSISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri
Nomor 26
Tahun 2011
URAIAN TUGAS SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANGDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri
Nomor 28
Tahun 2011
PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGADALAM MEMBANTU MENINGKATKAN DAN MEWUJUDKANTERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri
Nomor 29
Tahun 2011
PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKAREVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
Peraturan Menteri
Nomor 30
Tahun 2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri
Nomor 31
Tahun 2011
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri
Nomor 32
Tahun 2011
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIALYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Menteri
Nomor 33
Tahun 2011