Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012
PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIALADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINAFOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTIONOF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME(PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUSREPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PENGENAANPAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKANPAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATASPENGHASILAN) BESERTA PROTOKOLNYA
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFSURINAME FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATIONAND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITHRESPECT TO TAXES ON INCOME)
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012
PENGESAHAN ANNEX III, ANNEX IV, ANNEX V, AND ANNEX VI OF THEINTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTIONFROM SHIPS 1973 AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATINGTHERETO (LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV, LAMPIRAN V, DAN LAMPIRAN VIDARI KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1973 TENTANG PENCEGAHANPENCEMARAN DARI KAPAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGANPROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT DARIPADANYA)
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION MARITIME SEARCH AND RESCUE,1979 WITH ANNEX AND 1998 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONALCONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (RESOLUTIONMARITIME SAFETY COMMITTEE 70 (69)) (KONVENSI INTERNATIONALTENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM, 1979 BESERTALAMPIRAN DAN PERUBAHAN TAHUN 1998 TERHADAP KONVENSIINTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM,1979) (RESOLUSI KOMITE KESELAMATAN MARITIM 70 (69))
Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAANDENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FORTHE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THEPREVENTION OF FISCAL EVASION WITHRESPECT TO TAXES ON INCOME)
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2012
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Argentina Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia And The Goverment Of The Argentine Republic On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passport0
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012
TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAUWILAYAH PERBATASAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS SECARA PENUH PADA WILAYAHPULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2012
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2012
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Consumers International (konsumen Internasional)
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2012
Pembentukan Tim Penilai Kesehatan Calon Menteri Dan Wakil Menteri Untuk Pemerintahan Tahun 2009 - 2014
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012
KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURANBERAS OLEH PEMERINTAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum