Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012
ENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012
PENUGASAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI SEKRETARIS NEGARA, MENTERI KEUANGAN, DAN JAKSA AGUNG UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA TERKAIT KASUS PT BANK CENTURY, TBK., YANG BERADA DI LUAR NEGERI
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2012
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN SAIL MOROTAI TAHUN 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERTAMINA
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH MENGENAIPEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESHON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum