Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012
RENCANA TATA RUANG PULAU KALIMANTAN
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012
PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, GUADALAJARA, 2010 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, GUADALAJARA, 2010)
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012
KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012
PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT KEHUTANAN DAN TAMAN HUTAN
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2012
PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2012
KEANGGOTAAN PEMERINTAH INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTRE - ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT / DC-DECD)
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH, DAN KEJAKSAAN NEGERI BOROKO
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012
TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
HIBAH DAERAH
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum