Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGABINAAN PEMASYARAKATAN
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2012
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Ecomonic Research Institute For Asean And East Asia
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2012
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2013
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATANDI PROVINSI PAPUA BARAT
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAKDI PROVINSI PAPUA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012
REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012
REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum