Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012
REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012
REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012
PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN)
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN KEPADA SEKRETARIAT ASEAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES TO THE ASEAN SECRETARIAT)
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THEASEAN COORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCEON DISASTER MANAGEMENT (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKANPUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN BAGIPENANGGULANGAN BENCANA)
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012
BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum