Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARATAHUN ANGGARAN 2013
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATANDI PROVINSI PAPUA BARAT
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2012
PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAKDI PROVINSI PAPUA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012
REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012
REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2012
PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN)
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN KEPADA SEKRETARIAT ASEAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) ON HOSTING AND GRANTING PRIVILEGES AND IMMUNITIES TO THE ASEAN SECRETARIAT)
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THEASEAN COORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCEON DISASTER MANAGEMENT (PERSETUJUAN MENGENAI PEMBENTUKANPUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK BANTUAN KEMANUSIAAN BAGIPENANGGULANGAN BENCANA)
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum