Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAHRUMAH TANGGA
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2012
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, Dan Kota Tasikmalaya
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2012
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012
VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012
PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOMTRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 3TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANGTIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN) DAN PROTOCOL4 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THEASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 4 TENTANG KEBEBASANHAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATASANTAR SUBKAWASAN ASEAN)
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012
Tunjangan Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012
Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2012
Pengesahan Amandement Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund On The Reform Of The Execute Board (perubahan Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif)
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012
BADAN INTELIJEN NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGIPEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF HUNGARY ON THE EXEMPTION OF VISAREQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTS)
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum