Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DANPENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISAEXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTS)
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2012
KOMITE NASIONAL PERUMUSAN VISI DAN AGENDAPEMBANGUNAN PASCA SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM TAHUN 2015(POST-2015 DEVELOPMENT AGENDA)
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2012
PENUNJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUKMENJADI PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE INTERNATIONALCENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAITGUGATAN CHURCHILL MINING
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012
PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADAYURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENTOF INVESTMENT DISPUTES
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAHRUMAH TANGGA
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2012
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mappi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Probolinggo, Kota Lubuklinggau, Dan Kota Tasikmalaya
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2012
Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012
VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012
PENGESAHAN PROTOCOL 3 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH FREEDOMTRAFFIC RIGHTS BETWEEN THE ASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 3TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT YANGTIDAK TERBATAS ANTAR SUBKAWASAN ASEAN) DAN PROTOCOL4 ON UNLIMITED FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN THEASEAN SUB-REGION (PROTOKOL 4 TENTANG KEBEBASANHAK ANGKUT KELIMA YANG TIDAK TERBATASANTAR SUBKAWASAN ASEAN)
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012
Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum