Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANNAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012
PENUGASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,MENTERI DALAM NEGERI, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PRESIDENREPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTESTERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING KEPADA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012
PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMANREPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TATA KERJASEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIAPENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012
INDUSTRI PERTAHANAN
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DANPENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN MENGENAI PEMBEBASANVISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAAND THE GOVERNMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC ON VISAEXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATICAND SERVICE PASSPORTS)
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2012
KOMITE NASIONAL PERUMUSAN VISI DAN AGENDAPEMBANGUNAN PASCA SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM TAHUN 2015(POST-2015 DEVELOPMENT AGENDA)
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2012
PENUNJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR UNTUKMENJADI PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE INTERNATIONALCENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES TERKAITGUGATAN CHURCHILL MINING
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2012
PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADAYURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENTOF INVESTMENT DISPUTES
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum