Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT DIRGANTARA INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2012
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PELABUHAN INDONESIA IV
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIAKE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT KERETA API INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANNAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012
PENUGASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,MENTERI DALAM NEGERI, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI KUASA HUKUM PRESIDENREPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE DIINTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTESTERKAIT GUGATAN CHURCHILL MINING KEPADA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012
PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMANREPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, DAN TATA KERJASEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN/KOTA, DAN SEKRETARIAT PANITIAPENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum