Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPILDAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012
RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012
HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNAJENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012
Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komite Inovasi Nasional
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012
UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUSWAKIL PRESIDEN
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2012
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, Dan Kabupaten Cirebon, Serta Kota Bandar Lampung, Dan Kota Tanjung Balai
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini Untuk Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum