Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2010
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014
Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI WILAYAH LAUT
Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2010
ORGANISASI DAN TATA KERJASEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2010
PELIMPAHAN WEWENANG PENGANGKATAN,PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2010
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANGPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010
PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK
Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2010
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2010
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010
BADAN USAHA MILIK DESA
Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2010
PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DANORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2010
PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2010
PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DANORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2010
PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum