Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010
PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010
SISTEM INFORMASI PENGAWASANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010
NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN MAGELANGPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2010
BATAS DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN SRAGENPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN KUDUSPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN BOYOLALIPROVINSI JAWA TENGAH
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2010
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2010
PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DANPELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2010
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum