Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2010
BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2009TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP DEPARTEMEN DALAM NEGERI TAHUN 2010
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2010
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAHDAN ANGKA KREDITNYA
Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2010
TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2010
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN
Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2010
PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUANAKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH
Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANGPENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPILDI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2010
PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHANLINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011
Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010
PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010
SISTEM INFORMASI PENGAWASANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI UNSUR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH, PAKAR OTONOMI DAERAH DAN PAKAR KEUANGAN
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010
NOMENKLATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2010
BATAS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN KABUPATEN SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum