Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 71 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan Menteri Nomor PM 14 Tahun 2019
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 69) TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN
Peraturan Menteri Nomor PM 18 Tahun 2019
STANDAR TEMPAT DAN PERALATAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
Peraturan Menteri Nomor PM 21 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 66 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAANPRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
Peraturan Menteri Nomor PM 22 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
Keputusan Menteri Nomor KM 12 Tahun 2019
BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN WASIOR PROVINSI PAPUA BARAT
Keputusan Menteri Nomor KM 30 Tahun 2019
SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
Keputusan Menteri Nomor KM 48 Tahun 2019
RENCANA INDUK BANDAR UDARA SULTAN HASANUDDIN DI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
Keputusan Menteri Nomor KM 50 Tahun 2019
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA PERAIRAN TANAH MERAH (TERMINAL LNG TANGGUH) DAN PERAIRAN PULAU AMUTU BESAR PELABUHAN BINTUNI DI TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT
Keputusan Menteri Nomor KM 51 Tahun 2019
PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API UMUM NASIONAL LINTAS RANGKASBITUNG-LABUAN
Keputusan Menteri Nomor KM 62 Tahun 2019
RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Keputusan Menteri Nomor KM 63 Tahun 2019
PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
Keputusan Menteri Nomor KM 64 Tahun 2019
IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Keputusan Menteri Nomor KM 65 Tahun 2019
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PEMBANGUNAN PROYEK CIKARANG BEKASI LAUT KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum