Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Peraturan Menteri
Nomor PM 22
Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
Keputusan Menteri
Nomor KM 12
Tahun 2019
BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN WASIOR PROVINSI PAPUA BARAT
Keputusan Menteri
Nomor KM 30
Tahun 2019
SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
Keputusan Menteri
Nomor KM 48
Tahun 2019
RENCANA INDUK BANDAR UDARA SULTAN HASANUDDIN DI KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
Keputusan Menteri
Nomor KM 51
Tahun 2019
PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API UMUM NASIONAL LINTAS RANGKASBITUNG-LABUAN
Keputusan Menteri
Nomor KM 62
Tahun 2019
RENCANA INDUK PELABUHAN TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Keputusan Menteri
Nomor KM 64
Tahun 2019
IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Keputusan Menteri
Nomor KM 65
Tahun 2019
PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PEMBANGUNAN PROYEK CIKARANG BEKASI LAUT KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI
Keputusan Menteri
Nomor KM 66
Tahun 2019
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III PADA PELABUHAN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
Keputusan Menteri
Nomor KM 67
Tahun 2019
RENCANA INDUK BANDAR UDARA DAVID CONSTANTIJN SAUDALE DI KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Keputusan Menteri
Nomor KM 75
Tahun 2019