Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Menteri Nomor 493/KMK.01/2005 Tahun 2005

Penetapan Honorarium Direktur Eksekutif, Staf Profesional, Tenaga Administratif Dan Rapat Komite Profesional,Tenaga Administratif Dan Rapat Komite Nasional Kebijakan Governance

Peraturan Menteri Nomor 60/PMK.04/2005 Tahun 2005

Tempat Penimbunan Berikat Di Pulau Batam,Bintan Dan Karimun

Peraturan Menteri Nomor 61/PMK.03/2005 Tahun 2005

Perlakuan Perpajakan Dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulua Bintan Dan Pulau Karimun

Peraturan Menteri Nomor 66/PMK.03/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Nomor 89/PMK.04/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 Tentang Penimbunan Berikat Di Pulau Bintan, Dan Pulau Karimun

Peraturan Menteri Nomor 94/PMK.02/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Negara

Peraturan Menteri Nomor 97/PMK.03/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/PMK.04/2005 Tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undang Perpajakan

Peraturan Menteri Nomor 98/PMK.03/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/PMK.03/2003 Tentang Konsultan Pajak Indonesia

Peraturan Menteri Nomor 101/PMK.03/2005 Tahun 2005

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Mentri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat. Ditetapkan Pada Tanggal 19 Oktober 2005

Keputusan Menteri Nomor 413/KMK.03/2005 Tahun 2005

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Mentri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak. Ditetapkan Pada Tanggal 25 Agustus 2005

Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2005

Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Nomor 138/PMK.03/2005 Tahun 2005

Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2005

Perubahan Kelima Atas Keputusan Mentri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Penghasilan. Ditetapkan Pada Tanggal 27 Desember 2005

Peraturan Menteri Nomor 64/PMK.02/2005 Tahun 2005

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Nomor 65/PMK.02/2005 Tahun 2005

Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.