Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Instruksi Menteri Nomor 51 Tahun 2003

Jangka Waktu Proses Permhonan Hak Atas Tanah Pada Deputi Bidang Pengkajian Dan Hukum Pertanahan BPN

Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 2003

Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Belaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2003

Norma Dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Wewenang Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kotamadya

Keputusan Menteri Nomor 23-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah

Keputusan Menteri Nomor 24-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat

Keputusan Menteri Nomor 26-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kota Batu Propinsi Jawa Timur

Keputusan Menteri Nomor 27-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah

Keputusan Menteri Nomor 28-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah

Keputusan Menteri Nomor 29-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah

Keputusan Menteri Nomor 30-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah

Keputusan Menteri Nomor 31-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah

Keputusan Menteri Nomor 37-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur

Keputusan Menteri Nomor 38-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Selatan

Keputusan Menteri Nomor 39-III Tahun 2003

Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional Di Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan

Keputusan Menteri Nomor 94-III Tahun 2003