Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Keputusan Menteri
Nomor 88
Tahun 2003
Pembatalan Perda Kabupaten Solok No.14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Penggergajian Kayu Hulu (Sawmill)
Keputusan Menteri
Nomor 89
Tahun 2003
Pembatalan Perda Kabupaten Bantaeng No.7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin dan Pengawasan Ternak Keluar Daerah
Keputusan Menteri
Nomor 90
Tahun 2003
Pembatalan Perda Kabupaten Kuantan Siangingi No.22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengangkutan Hasil Alam
Keputusan Menteri
Nomor 91
Tahun 2003
Pembatalan Perda Kabupaten Kuantan Siangingi No.29 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat
Keputusan Menteri
Nomor 35/KMK.07/2003
Tahun 2003
Perencanaan Pelaksanaan/Penatausahaan Dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah
Keputusan Menteri
Nomor 1
Tahun 2003
Pembatalan Peraturan daerah Kabupaten Sanggau No. 9 thn 2001 ttg Retribusi Peredaran Kayu dan Hutan Ikutan
Keputusan Menteri
Nomor 70/KMK.03/2003
Tahun 2003
Pajak Penghasilan Yang Diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Nomor 117/KMK.07/2003
Tahun 2003
Penetapan Rincian dana Penyeimbang Kebijakan TA 2003 untuk Pengangkatan Pegawai Baru Kepada Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Nomor 182/KMK.02/2003
Tahun 2003
Alokasi Dana Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Thn Anggaran 2003
Keputusan Menteri
Nomor 94
Tahun 2003
Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga,Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil
Keputusan Menteri
Nomor 95
Tahun 2003
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Saat Menjelang Dan Sesudah Pelaksanaan Pemilihan Umum thn 2004
Keputusan Menteri
Nomor 109
Tahun 2003
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri
Keputusan Menteri
Nomor 116
Tahun 2003
Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara dan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kab/Kota
Keputusan Menteri
Nomor 125
Tahun 2003