Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003
Pernyataan Keadaan Bahaya Dengan Tingkat Keadaan darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LN)
Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003
Perubahan atas KEPRES No. 101 thn 2001 ttg Kedudukan, tugas , fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan taat kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dgn Kepres No. 2 thn 2002
Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003
Perubahan atas KEPRES No. 103 thn 2001 ttg Kedudukan, tugas , fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dgn Kepres No. 46 thn 2002
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003
Perubahan atas KEPRES No. 108 thn 2001 ttg Unit Organisasi dan tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dgn Kepres No. 4 thn 2002
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003
Perubahan atas KEPRES No. 110 thn 2001 ttg Unit Organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dgn Kepres No. 48 thn 2002
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003
Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (LN)
Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol. Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari jalan Tol Semarang.Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada jalan Tol Jakarta Cikampek. Penambahan Ramp Masukk KEmbangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol pada jalan tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003
Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada beberapa jalan tol
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2003
Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala dan Jembatan Tol Mojokerto sebagai jembatan umum tanpa tol
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2003
Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003 (LN)
Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2003
Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Bontang, Negeri Sangatta (LN)
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003
Tunjangan Jabatan Fungsional perencana Dan Teknisi Penelitian dan Perekayasa
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003
Tunjangan Jabatan Fungsional perencana
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003
Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Tunjangan Ketua dan Wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Produk Hukum Daerah Terbaru
Lihat Selengkapnya
Galeri Foto
Produk Hukum
Informasi Hukum