Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Keputusan Menteri
Nomor 9
Tahun 2001
Pendelegasian Sebagian Wewenang KBPN Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Dan Kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Keputusan Menteri
Nomor 10
Tahun 2001
Petunjuk Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan BPN
Keputusan Menteri
Nomor 11
Tahun 2001
Penyesuaian Dari Jabatan Fungsional Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Ke Jabatan Fungsional Auditor
Keputusan Menteri
Nomor 24
Tahun 2001
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.36 Th.1998 Tentang Penelitian Dan Pendayagunaan Tanah Telantar
Surat Edaran Menteri
Nomor 500-613
Tahun 2001
Pelaksanaan UU No.20 Th.2000 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Th.1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran Menteri
Nomor 060-62
Tahun 2001
Penegasan Keberadaan Kanwil BPN Propinsi Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Surat Edaran Menteri
Nomor 640-831
Tahun 2001
Berlakunya Pemilihan Daerah Kerja PPAT Karena Pemecahan Wilayah Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Nomor 443/KMK.01/2001
Tahun 2001
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Pelayanan PBB, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
Keputusan Menteri
Nomor 458/KPTS/M/2001
Tahun 2001
Perubahan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikam Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS)
Keputusan Menteri
Nomor 1
Tahun 2001
Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kota Sorong Propinsi Irian Jaya
Keputusan Menteri
Nomor 3
Tahun 2001