Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Surat Edaran Menteri
Nomor 500-613
Tahun 2001
Pelaksanaan UU No.20 Th.2000 Tentang Perubahan Atas UU No.21 Th.1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran Menteri
Nomor 060-62
Tahun 2001
Penegasan Keberadaan Kanwil BPN Propinsi Dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Surat Edaran Menteri
Nomor 640-831
Tahun 2001
Berlakunya Pemilihan Daerah Kerja PPAT Karena Pemecahan Wilayah Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri
Nomor 443/KMK.01/2001
Tahun 2001
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Pelayanan PBB, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
Keputusan Menteri
Nomor 458/KPTS/M/2001
Tahun 2001
Perubahan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 172/KPTS/M/2001 Tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikam Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS), Dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS)
Keputusan Menteri
Nomor 1
Tahun 2001
Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kota Sorong Propinsi Irian Jaya
Keputusan Menteri
Nomor 3
Tahun 2001
Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.15 Th.1989 Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Keputusan Menteri
Nomor 7
Tahun 2001
Pembentukan Kantor Wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten
Keputusan Menteri
Nomor 8
Tahun 2001
Pembentukan Kantor Wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Keputusan Menteri
Nomor 443/KMK-01/2001
Tahun 2001
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Pelayanan PBB, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan Dan Pengamatan Potensi Perpajakan
Keputusan Menteri
Nomor 87/KMK/01/2001
Tahun 2001
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Nomor 171/KMK.03/2001
Tahun 2001