Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perubahan Atas UU No. 31 thn 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001

Minyak Dan Gas Bumi

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2001

Pencabutan Keputusan Presiden No. 31 thn 1987 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The Intergovermental Organization for marketing Information and technical Advisory Services for fishery Product in Asia Pacific region (Infofish)

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001

Pengesahan Persetujuan Antara RI dan Slovakia Tentang Penghindaran Pajak Berganda

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001

Penetapan Jumlah DAn Tatacara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dilantik Setelah Pemilihan Umum (PEMILU) 1999

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2001

Pengesahan Persetujuan antara RI dan Federasi Nigeria Mengenai Kerjasama Ekonomi dan teknik

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2001

Pengesahan Persetujuan antara RI dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya,Medan, Makassar

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2001

Pengesahan Amandemen Agreement Establishing The Asia Pacific Institute for broadcasting Development (Perubahan atas persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pacific)

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001

Penggunaan Dana Kontijensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Republik Demokrasi Rakyat Aljazair Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2001

Pengabulan Permohonan Ekstradisi Yang Diajukan Pemerintah Philippina Atas Nama Dennis Austin Standeffer Warga Negara Amerika Serikat Yang Dituduh Melakukan Kejahatan Perkosaan dalam Wilayah Yuridiksi Negara Philippina

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2001

Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara RI dan Papua New Guinea

Produk Hukum Daerah Terbaru

Lihat Selengkapnya

Galeri Foto

Produk Hukum

Informasi Hukum