Peraturan Perundangan-Undangan Pusat
Instruksi Menteri
Nomor 2
Tahun 2000
Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.5 Th.1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Surat Edaran Menteri
Nomor 213-530
Tahun 2000
Penegasan Kembali Larangan Memperkerjakan Tenaga Yang Belum Di Angkat Sebagai Calon PNS
Keputusan Menteri
Nomor 514/KMK.04/2000
Tahun 2000
Pencabutan Menteri Keuangan No.637/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
Keputusan Menteri
Nomor 515/KMK.04/2000
Tahun 2000
Pencabutan Menteri Keuangan No.638/KMK.04/1997 Tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
Keputusan Menteri
Nomor 516/KMK.04/2000
Tahun 2000
Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Nomor 517/KMK.04/2000
Tahun 2000
Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Keputusan Menteri
Nomor 518/KMK.04/2000
Tahun 2000
Pemberian Pengurangan Bea Peroleha Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran Menteri
Nomor 500-2147
Tahun 2000
Kelengkapan Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Atau Sertifikat
Surat Edaran Menteri
Nomor 640-2191-KBPN
Tahun 2000
Penunjukan PJS/Plh/Pit Camat Sebagai PPAT sementara
Keputusan Menteri
Nomor 102/KMK.01/2000
Tahun 2000