Peraturan Perundangan-Undangan Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000

Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000

Perubahan atas PP No.9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000

Perubahan Atas PP No. 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan PP No.18 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000

Perubahan Atas PP No.5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Beserta Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000

Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000

Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000

Perijinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000

Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung Serta Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000

Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000

Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000

Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000

Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, PAnglima Tentara Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya Atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan Dengan Menteri Negara